Bumi Hijau Untuk Pembangunan Bersama

Dalam berbagai jurnal, seminar, atau artikel mengenai lingkungan, banyak disebutkan istilah ‘sustainable development’ atau pembangunan berkelanjutan. Istilah ini bukan hanya sekedar tanpa makna, tapi justru memegang kunci yang besar bagi kelestarian lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan dengan pola penggunaan sumber daya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sekaligus melestarikan lingkungan. Tujuan akhirnya, kebutuhan yang dapat dipenuhi tidak hanya di masa sekarang, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan ini kadang disebut juga sebagai ELF : Environment, Local People, Future.

Istilah pembangunan berkelanjutan diperkenalkan dalam World Conservation Strategy (Strategi Konservasi Dunia) yang diterbitkan oleh United Nations Environment Programme (UNEP), International Union for Conservation of Nature and Natural Resources  (IUCN), dan World Wide Fund for Nature (WWF) pada 1980.

Pada 1982, UNEP menyelenggarakan sidang istimewa memperingati 10 tahun gerakan lingkungan dunia (1972-1982) di Nairobi, Kenya, sebagai reaksi ketidakpuasan atas penanganan lingkungan selama ini. Dalam sidang istimewa tersebut disepakati pembentukan World Commission on Environment and Development (WCED).

Salah satu poin yang menjadi perhatian WCED adalah ‘memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan’. Inilah yang kemudian menjadi kerangka ‘pembangunan berkelanjutan’.

Dalam setiap kegiatan pembangunan yang mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia selalu terdapat suatu ambang batas. Misalnya : hutan yang dibabat terus-menerus, pasti akan habis dan menimbulkan bencana lingkungan berupa kerusakan hutan, keanekaragaman hayati yang hilang, tanah longsor, banjir, pencemaran, dan lain-lainnya.

Untuk mencegah hal-hal semacam inilah pembangunan berkelanjutan diperlukan. Yang tak kalah pentingnya, konsep pembangunan berkelanjutan lingkungan yang sudah diratifikasi harus diimplementasikan dalam aturan perundang-undangan, sehingga untuk pengelolaan dan pendayagunaan.

Tweet